ROKAN HILIR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Rokan Hilir, Jalan Lintas Pesisir, Batu Enam, Senin (14/04/2025).
Rapat LKPJ itu dipimpin ketua DPRD Rokan Hilir, Ilhammi di dampingi para wakil ketua DPRD Rokan Hilir dan dihadiri Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles, Sekda, Fauzi Efrizal para anggota DPRD serta kepala OPD dilingkungan Pemkab Rokan Hilir.
Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024, sekaligus menyerahkan dokumen LKPJ kepada pimpinan DPRD Rokan Hilir.
Dokumen LK0J tersebut mencakup evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
Dalam laporannya, wabup Jhony Charles menyampaikan bahwa jumlah ASN dilingkungan Pemdakab Rohil pada 2024 mencapai 8.795 orang, sementara tenaga P3K sebanyak 7.240 orang. Tingkat kemiskinan di Rokan Hilir tercatat sebesar 71,98 persen.
Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mencapai 70,3, yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen.
Sementara dari segi pengelolaan keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 87,5 persen, dengan rincian pajak sebesar Rp.68 miliar, retribusi Rp.3,9 miliar.
Pengelolaan kekayaan daerah Rp.302 miliar, dan pendapatan sah lainnya 78 persen. Dana transfer dari pusat terealisasi 88,2 persen, sementara transfer antar daerah mencapai lebih dari 6,6 persen.
Belanja daerah untuk tahun tersebut mencapai Rp2,38 triliun, meliputi belanja modal Rp389 miliar dan belanja tak terduga sebesar 6,1 persen. Laporan ini juga mencatat surplus anggaran sebesar Rp151 juta atau 9,4 persen.
Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang, Jhony Charles menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Tanpa dukungan dari DPRD dan masyarakat Rokan Hilir, kami pemkab tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.
Diharapakan, Rapat yang dilaksanakan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan program-program pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat. (red)
