Ketua DPC Patri Rokan Hilir, M Nizar, SE. MM
ROKAN HILIR- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perhimpunan Anak Transmigrasi (PATRI) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bawa persoalan sengketa lahan HPL Transmigrasi dengan PT. Jatim Jaya Perkasa di wilayah Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
Untuk saat ini perjalanan perjuangan DPC PATRI Rokan Hilir terkait persoalan konflik diduga penyerobotan HPL Transmigrasi seluas 1500 hektar di lokasi Rokan 1 UPT III Blok D dan Blok E tersebut sudah pernah dibahas di ruang kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transimigrasi
Rapat koordinasi awal pihak Tim Pokja Lahan DPP PATRI diwakili Ir. Hasprabu dan Widodo. Bsc. wakil PATRI Rohil, dengan Dirjen PPK Transmigrasi Sigit Mustofa, Jum’at (17/01/25) lalu.
Rapat koordinasi berikutnya pada Kamis (23/01/25) dilaksanakan rapat gabungan, Rapat dipimpin Sesditjen Rajumber Prihatin. Dihadiri Staf Khusus Ibu Iti Octavia Jayabaya, perwakilan DPP PATRI Ir. Hasprabu, Sahril Sidik, Ganjar Kusmana, Bintang Ayudya Tahta, 2 (dua) orang Direktur terkait yaitu Edi Wibowo dan La Ode M, dan para staf kementerian dan juga turut hadir Widodo, Bsc dari DPC PATRI Rohil yang juga mantan KUPT Rokan I N-15 (pelaku sejarah).
Rapat Koordinasi di Ruang Kerja Kementran
Menyikapi persoalan konflik lahan garapan masyarakat Transmigrasi dengan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, Ketua DPC Patri Rokan Hilir, M Nizar, SE. MM yang akrab disapa Akas mengatakan pihaknya terus membantu masyarakat bagaimana persolaan sengketa lahan itu bisa segera diselesaikan.
” Persoalan konflik lahan HPL Transmigrasi 1500 hektar ini sudah kita infokan secara langsung kepada Wamentran Bapak Viva Yoga Mauladi, hasil komunikasi ini pak Wamentran menjawab OKE, ” Ujar Akas meniru Wamentran.
Untuk saat sebut Akas pihaknya tinggal menunggu undangan Rapat Koordinasi dari pihak Kementerian Transmigrasi yang melibatkan berbagai pihak agar persolaan konflik ini segera diselesaikan sebab konflik lahan ini sudah berjalan lama, harapan kita di zaman Presiden Prabowo segera selesai.
“Terserah nantinya apakah lahan HPL Transmigrasi 1500 Hektar yang sudah terjadi keterlanjuran jadi perkebunan sawit yang di tanami oleh perusahaan akan di buat program Transmigrasi Lokal atau pola lainnya” Tutup Akas.
