ROKAN HILIR- Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengundang pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. SPRH dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di SPBU Batu 4 Bagan Punak.
Rapat dipimpin wakil ketua komisi B, Sahrul Saupi didampingi anggota komisi lainnya, H. Jasmadi Kori, Jhonni Simanjuntak.
Sedangkan pihak dari BUMD PT. SPRH dihadiri oleh Plt Direktur Umum Rahmad Hidayat sebagai Plt Direktur Utama PT SPRH Perseroda, Direktur Pengembangan Zulpakar dan Manejer SPBU Batu 4 Bagan Punak, Kh. Sandra serta perwakilan masyarakat.
Ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Wakil ketua Komisi B Zahrul Saupi mengatakan, bahwa pihaknya melaksanakan rapat dengar pendapat atas pengaduan bapak ibu nelayan yang ada di kecamatan bangko.
” Permasalahannya terkait sulitnya para nelayan untuk mendapatkan BBM jenis solar di SPBU Batu 4 Bahan Punak. Masalahnya lagi bahwa sampai-sampai nelayan itu mengumpulkan uang bagaimana untuk slat membeli BBM jenis solar tersebut, mereka langsung menyerahkan uangnya kepada pihak SPBU untuk mendapatkan BBM, itupun kadang-kadang mereka tidak dapat BBM ini. Untuk mengatasi permasalahan ini sebagai wakil rakyat melalui pimpinan DPRD kami memanggil pihak SPRH dan Manejer dan SPBU, alhamdulillah mereka datang hari ini, “kata Zahrul Saupi.
Zahru menjelaskan, kelangkaan BBM itu terjadi karena pengaruh masa transisi pengurus SPRH.
Dari RDP itu terang Zahrul telah diputuskan oleh pihak terkait dalam hal ini dari PT SPRH (Perseroda) sebagai perusahaan induk dari SPBU, akan memasukkan modal dari SPRH ke SPBU sehingga aktifitas pembelian minyak dapat dilakukan langsung, tak harus menunggu dana talangan dari nelayan.
“Bahwa mereka pihak BUMD SPRH sudah berjanji, InsyaAllah mulai hari ini upaya-upaya mereka bagaimana memasukkan modal dari BUMD ke SPBU dan membeli BBM secara langsung dan mereka akan meminta persetujuan dari pemegang saham yaitu pemerintah daerah dalam hal ini bupati Rokan Hilir. Dengan upaya ini mudah-mudahan kelangkaan BBM jenis solar ini bisa segera teratasi serta lancar dan tidak ada lagi pungutan dalam arti kata tek-tek an untuk membeli BBM jenis Solar, ” ujarnya.
” Kami mewakili masyarakat dan sebagai anggota DPRD kami menyampaikan kepada pihak PT. BUMD agar kami ingin mereka melakukanlah tata kelola yang baik dan mengayomi masyarakat Rohil khusus kecamatan bangko, kembangkan SPBU terapung sehingga bisa memenuhi keinginan masyarakat nelayan. Selain itu perbaiki fasilitas SPBU seperti Mushola, Toilet, ” harapnya. (red)
