ROKAN HILIR- Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Rokan Hilir ada sebanyak 1.400 kasus Malaria se Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah itu mulai dari Januari sampai dengan saat ini tanggal 27 Agustus 2025.

“Ada sebanyak 1.400 kasus malaria se kabupaten Rokan Hilir. Jadi untuk seluruh Puskesmas itu melaporkan walaupun ada atau tidak adanya kasus malaria. Begitu nanti kasus itu ada tim kami dari Puskesmas itu turun langsung melakukan PE dengan memberikan edukasi obat juga pemeriksaan ke rumah masyarakat,”kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rohil, Ners Afrida S.Kep, M.Kes, Rabu (27/08/2025).

Dalam penanggulangan wabah malaria sebut kadiskes pihaknya sudah berupaya cukup maksimal agar kasus malaria teratasi.

“Kalau upaya-upaya kita sudah cukuplah, kita bekerja terus untuk penanganan kasus malaria ini dan sekarang dibantu lagi oleh OPD-OPD terkait dalam penanganan kasus malaria ini. Semoga kasus malaria kita ini bisa dapat turun.

Terkait ketersediaan obat dan alat test malaria ditegaskan Kadiskes hingga saat ini masih tersedia.

“Ketersediaan obat kita yaitu khususnya obat malaria untuk di Kabupaten Rokan Hilir masih tersedia, yang mana saat ini kita kan status tanggap darurat kasus malaria. Perlu untuk diketahui bahwa obat malaria ini adalah obat program obat program itu disiapkan oleh Kemenkes jadi obat ini tidak ada terjual bebas jadi berapapun kasus kita itu semuanya obatnya dari Kemenkes ya baik itu obat Dihydroartemisinin-Piperaquine (DHP) ataupun Mefloquine itu yang diberikan kepada pasien yang terserang malaria,” kata Afridah.

Dijelaskan Kadiskes Rohil bahwa syarat untuk pemeriksaan malaria itu adalah dengan mikroskopis dan RDT.

“Jadi selama ini mikroskop kita karena memang di masing-masing Puskesmas kalau untuk sampai ke postu itu kan tidak ada. Dengan meningkatnya kasus sehingga dipakailah RDT, jadi keakuratannya itu memang bisa positifnya dengan negatifnya itu lebih akurat yang dipakai itu adalah mikroskop.Jadi kalau untuk obat tetap tersedia untuk kita dari Kemenkes itu nanti obatnya ada yang ke provinsi baru nanti ke kabupaten dan ada juga kita yang sudah meminta langsung ke pusat dan obatnya diturunkan juga ke kita dan pemakaian obat itu sesuai dengan pasien yang positif, diberikan kepada pasien yang positif ataupun mikroskop. Jadi kalau yang RDP itu nanti harus diperiksa lagi kemudian mikroskop dengan memakan waktu juga kenapa tadi memang setiap yang positif baru kita berikan obat itu karena kita input lagi di sistem. Jadi kalau pemerintah pusat memberikan obat untuk 100 orang ya kita harus menginputnya sesuai dengan pasien yang positif. Kemudian di input lagi bahwa si a si b dan si c yang memakan obat itu. Pemakaian obat langsung terdata dan terdaftar dan langsung koneknya ke pusat melalui sistem. Alhamdulillah ketersediaan obat sampai saat ini masih ada dan di provinsi itu sudah diturunkan lagi dari pusat, jadi ketersediaan obat kita tetap ada,” ujar Afridah.

Berdasarkan data kasus lokus malaria di kabupaten Rokan Hilir diantarnya ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, di kecamatan Sinaboi, Kecamatan bKubu dan Kubu Babusalam khususnya di Pulau Halang, Rantau Panjang Kiri dan di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko vektornya itu di Kelurahan Bagan Barat.

Menurut Kadiskes Rohil, untuk penanganan kasus malaria ini harus melakukan pemeriksaan seluruh masyarakat Rokan Hilir minimal 80% dari 688.000 penduduk Rokan Hilir.

“Untuk penanganan kasus malaria ini kita harus melakukan pemeriksaan kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir minimal 80% dari 688.000 penduduk Rokan Hilir. Itu dicek malarianya, bagi mikroskopnya yang tidak ada tenaganya tentu memakai RDT begitu positif itu janji dari Kemenkes untuk seluruh masyarakat Kabupaten Hilir ini obatnya sudah disiapkan, bagi yang positif nanti obatnya sudah ada dijanjikan Kemenkes saat rapat dengan ketua satgas pak wakil bupati beserta kepala dinas terkait dalam penanganan kasus malaria,” pungkasnya.