ROKAN HILIR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengadakan ”Sosialisasi Pendataan Dan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Tahun 2025.
Sosialisasi ini berlangsung di aula rapat kantor Lurah Bagan Barat dan dihadiri oleh pihak Bapenda Rokan Hilir, Perwakilan Camat Bangko, Lurah, Datuk dan Datin Penghulu se kecamatan Bangko serta pihak ketiga PT. Multi Sarana Konsultan selaku pemenang lelang kegiatan jasa konsultansi beroreantasi layanan jasa khusus.
Kegiatan dibuka oleh Kaban Bapenda Rohil, Drs. Ferry H. Parya dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pajak I, M. Ikbal, Rabu (30/07/2025).
Dalam sambutannya, Ikbal menyampaikan bahwa selama Kabupaten Rokan Hilir terbentuk baru pertama kali Bapenda melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara keseluruhan melibatkan pihak ketiga. Hal itu dilakukan dalam upaya akurasi data objek PBB-P2.
” Hari ini pihak ketiga PT. Multi Sarana Konsultan melaksanakan sosialisi yang melibatkan camat, datuk penghulu, datin penghulu dan Lurah dalam rangka pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 se kecamatan Bangko, ” kata Kaban Bapenda, Ferry H Parya melalui Kabid pajak I, M. Ikbal kepada wartawan seusai kegiatan Sosialisasi.
Agar program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir berjalan lancar dan sukses pihak Bapenda mengharapkan sinergitas dan kerjasama dari semua pihak.
” Kami sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi baik pak camat maupun perwakilannya tadi, datuk dan datin penghulu,lurah kami berharap bahwa dalam upaya melakukan pemutakhiran data ini kami mohon dukungan dari mereka agar penataan ini sukses kedepannya supaya PAD kita meningkat dari tahun sebelumnya karena ini kesempatan awal kita untuk merubah atau memperbaiki data yang kita wariskan dari KPP Pratama Dumai yang diserahkan pada tahun 2013,”sebut Ikbal.
Kabid Pajak kembali mengharapkan kepada Camat Bangko yang merupakan koordinator PAD kecamatan dapat memberikan atau menginformasikan kepada pihak ketiga PT. Mukti Sarana Konsultan dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran di kecamatan Bangko.
“Alhamdulillah pada tahun ini ada dua kecamatan, kecamatan Bangko dan kecamatan Tanah putih. Mungkin esok melanjutkan kegiatan sosialisasi ke kecamatan Tanah Putih oleh pihak ketiga ini, kami dari Bapenda juga turut diundang, pak camat datuk penghulu dan lurah,iner juga diundang. Kami berkeyakinan bahwa setelah dilakukan penataan dan pemutakhiran data ini PAD kita makin meningkat karena kita sudah mengeluarkan biaya tentu ada peningkatan PAD karena selama ini untuk penataan secara menyeluruh belum pernah dilakukan inI pertama kali, ini kesempatan kita jangan sia-siakan karena ini melibatkan para RT, petugas pendamping tenaga ahli yang ada di PT. Mukti Sarana Konsultan, ” pungkasnya.
Ditempat yang sama, ketua tim lider PT multi
PT. Mukti Sarana Konsultan, Rama mengatakan pentingnya melakukan sosialisasi penataan dan pemuktahiran data PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
“Kita mensosialisasikan program ini kepada para datuk penghulu, datin penghulu dan lurah. Tanpa melakukan sosialisasi tentu tim tidak bisa mendapatkan data yang lengkap. Permasalahan kita sekarang ini kendala pembayaran pajak ini sebenarnya karena datanya tidak valid, kalau valid datanya masyarakat pasti membayar pajaknya. ” kata dia.
Dijelaskannya, dalam program ini pihaknya selaku pihak ketiga hanya membentuk pondasi data ketika datanya sudah valid selanjutnya Bapenda bisa membuat WA ples untuk mempermudah jika ada tunggakan pajak, tidak lagi diantar melalui kantor pos bisa langsung ke WA dari pemilik NJOP yang bersangkutan.
” Dengan adanya teknis seperti ini kita bisa memanfaatkan dan menggunakanya sehingga Bapenda bisa mencapai target PAD. Makanya kami melakukan sosialisasi ini agar supaya mereka faham tujuan dari pendataan ini. Nah ketika kami sampai dilapangan dan kami tidak diterima tentu kami susah untuk melakukan pendataan padahal.niat kami asalah bagaimana daerah ini bisa majumaju, ” Tuturnya.
Lebih lanjut diharapkan pihak PT. Mukti Sarana Konsultan kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat RT bisa mensupport dan membantu kelancaran program pendataan yang lagi berjalan.
” Optimisme kami tinggi , mengapa begitu ketika semua nomor kontak objek pajak sudah kita miliki ketika proses penagihan itu bisa lebih mudah bagi para petugas didukung dengan regulasi atau peraturan bupati kita hanya menyediakan base datanya, ” tandasnya. (Ag)
