DR. Andy Chandra Setiadji, SH.,MH

JAKARTA- Gagasan pemekaran wilayah tidak boleh sekadar dipandang sebagai ajang memperbesar kekuasaan atau membagi jabatan politik baru. Lebih dari itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi orientasi utama karena masyarakatlah yang merasakan langsung dampaknya.

​Tuntutan tersebut mengemuka untuk wilayah Provinsi Riau yang secara geografis dinilai sudah sangat layak untuk dimekarkan demi mendekatkan serta memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

​Tokoh masyarakat sekaligus putra daerah Riau Pesisir, DR. Andy Chandra Setiadji, SH.,MH mendorong agar gagasan pemekaran ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemangku kebijakan. Menurut praktisi hukum tersebut, wilayah Riau Pesisir memiliki potensi alam yang melimpah serta kemandirian ekonomi masyarakat yang kuat sebagai modal utama pembentukan provinsi baru. Secara administratif dan syarat dasar, Riau Pesisir dianggap sudah sangat memenuhi kriteria.

​”Tentu saya sangat setuju karena saya putra daerah. Melihat fakta beberapa Gubernur Riau sebelumnya tersangkut kasus korupsi, sudah saatnya dilakukan pemekaran Provinsi Riau. Saya lebih setuju jika ibu kota Provinsi Riau Pesisir berada di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Bagansiapiapi,” ujar Andy dalam keterangan persnya.

​Praktisi Hukum Andy Chandra Setiadji yang juga menjabat sebagai Penasihat Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menjelaskan, Rokan Hilir memiliki daya tarik wisata budaya berskala internasional, seperti Ritual Bakar Tongkang di Bagansiapiapi yang telah berlangsung sejak abad ke-19 (sekitar tahun 1820-an). Potensi pariwisata ini secara rutin mendatangkan wisatawan mancanegara setiap tahunnya dan menjadi modal awal yang kuat bagi kemandirian daerah. Atas dasar potensi tersebut, Andy berharap pemerintah pusat maupun DPR RI dapat merespons serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini.

​”Sekarang tinggal bagaimana para pemilik kebijakan meresponnya. Saya berharap secara politis gagasan ini ditanggapi secara serius,” pungkasnya. (Agung)