ROKAN HILIR- Markoni Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil untuk berlaku adil dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Rohil 2025 yang telah disampaikan Bupati Rohil Afrizal belum lama ini.
“Fraksi PKS memandang bahwa penyusunan APBD merupakan momentum penting untuk memastikan keadilan alokasi anggaran, keberpihakan terhadap masyarakat dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah,” ujar Herkoni.
Dikatakan anggota DPRD Rohil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dengan berlandaskan pada asas musyawarah, dengan niat yang tulus dan semangat untuk bersama-sama membangun daerah yang lebih baik.
“Secara prinsip penyusunan APBD harus disusun dengan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sebaiknya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Artinya pendapatan daerah harus diperkirakan secara realistis sesuai dengan potensi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya,” kata Herkoni.
Lanjutnya, belanja daerah harus dianggarkan berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan dan kapasitas kemampuan keuangan daerah.
*Karena jika terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, maka seharusnya pemerintah daerah memiliki rencana yang jelas untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dengan cermat.Kami berharap melalui pembahasan yang konstruktif dan penuh kebijaksanaan, APBD tahun anggaran 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan tata kelola pemerintahannya profesional, transparan dan akuntabel,” tandas Herkoni.
