ROKAN HILIR- Petani wajib memahami skema penebusan pupuk bersubsidi yang lebih mudah, yakni menggunakan KTP atau Kartu Tani di kios resmi, dengan syarat utama terdaftar dalam e-RDKK dan tergabung dalam kelompok tani. 

 

Demikian disampaikan kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Kabupaten Rokan Hilir, Cicik Mawardi Athar, Senin (02/02/2026) kemarin. 

 

Kadis DKPP Rohil menjelaskan lebih lanjut, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi melalui Produsen kepada penerima pupuk pada Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdatan/Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya dibidang penyaluran pupuk) dengan sasaran Petani/Kelompok Tani serta pembudidaya ikan. 

 

” Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh Titik Serah yang telah ditunjuk diwilayah kerjanya berdasarkan Alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayahnya, ” Sebut Cicik Mawardi. 

 

Untuk kebutuhan pupuk bersubsi tersebut sambung Kadis DKPP Rohil, adanya beberapa persiapan, Pertama Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasarkan kebutuhan petani sebagaimana ketentuan yang berlaku,yang disusun dalam bentuk RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 yang di input pada Aplikasi e-RDKK. Kemudian Proses Penginputan  e-RDKK dilaksanakan oleh Tim Entri data petani penerima pupuk bersubsidi Tingkat kecamatan dan di verifikasi dan validasi secara berjenjang dari Koordinator Penyuluh (Korluh) di tingkat kecamatan, selanjutnya oleh Kasi dan Kabid yang menangani penyuluhan selanjutnya di validasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

 

Penetapan Alokasi  Pupuk Bersubsidi

 

a. Alokasi Tingkat Pusat ditetapkan berdasarkan data e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk dan provinsi. 

 

b. Alokasi Tingkat Provinsi diterapkan setelah alokasi pupuk bersubsidi Tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian,  ditetapkan berdasarkan  data e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN dan rincian alokasi pupuk bersubsidi provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 

 

c. Alokasi ditetapkan melalui keputusan Kepada Dinas yang membidangi Pertanian ditingkat provinsi yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan kabupaten/kota.

 

d. Alokasi Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian di tingkat provinsi. 

 

Lebih lanjut, Alur Penyaluran Pupuk: 

 

Penyusunan RDKK oleh petani didampingi oleh penyuluh. Petani dan kelompok tani harus terdaftar terlebih dahulu para SIMLUHTAN, kemudian data RDKK diinput pada aplikasi e-RDKK, berdasarkan data SIMLUHTAN. Selanjutnya diverifikasi tingkat Korluh, Kasi dan Kabid kemudian divalidasi oleh Kepala Dinas. Penetapan alokasi berdasarkan alokasi dari Kementerian dan Dinas Pertanian Provinsi. Penebusan Pupuk di Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdatan/Koperasi) Oleh petani yang sudah terdaftar dil e-RDKK. Harga HET berlaku sesuai dengan Kepdirjen PSP Nomor 36/kpts/rc.210/B/12/2025.

 

” Karena pupuk subsidi ini bantuan dari pemerintah yang sangat berguna untuk peningkatan hasil pertanian, wajib tepat sasaran dan tepat penggunaannya, sesuai dengan peruntukan dan hasilnya, di mintakan kepada para petani agar kuat dalam berkehidupan sosial atau dalam kelompok kemasyarakatan, jadi memudahkan petugas untuk membantu petani untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya dan pada akhirnya akan mensejahterakan petani di Rokan Hilir, ” ujarnya.

 

Kadis DKPP juga menghimbau di dalam usaha pertaniannya agar tergabung dalam satu kelompok yang solid untuk mengantisipasi segala permasalahan dalam pertanian, ini juga memudahkan petugas untuk membantu meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan juga mengurangi biaya yang di keluarkan para petani, “pungkasnya. (Ag/Sup)