Ket: Kadis DKPP Rohil, Cicik Mawardi Athar, AP., M.Si saat menghadiri panen raya di kecamatan Pakaitan belum lama ini.
ROKAN HILIR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) mulai memperkenalkan dan mengimplementasikan program Brigade Pangan Nasional, sebuah inisiatif dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang berfokus pada pemberdayaan petani milenial untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi.
Program ini dirancang untuk mencapai swasembada pangan dengan mengubah pendekatan pertanian tradisional menjadi modern, mekanis, dan berbasis wirausaha.
Apa Itu Brigade Pangan?
Program Brigade Pangan mengajak masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan, mengelola lahan pertanian, dan menerapkan teknologi modern dalam proses produksi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas pertanian, mewujudkan swasembada pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian.
Brigade Pangan bertindak sebagai integrator yang menghubungkan proses produksi hingga hilirisasi. Skala pengelolaan lahan mencapai ±200 hektar per Brigade, menjadikan pengelolaan lebih terstruktur.
Dalam satu tahun pertama, program ini menunjukkan proyeksi yang positif. Dengan total biaya operasional Rp3,94 miliar, pendapatan yang dihasilkan mencapai Rp8,4 miliar, memberikan keuntungan bersih sebesar Rp4,46 miliar. Pendapatan para petani diproyeksikan mencapai Rp10 juta per bulan.
Kriteria Brigade Pangan
Untuk dapat bergabung dalam Program Brigade Pangan, calon peserta umumnya harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria, antara lain:
- Beranggotakan 15 orang petani millennial
- Pendidikan minimal SD (dari lokal) atau SLTA (dari luar)
- Berkarakter jujur, pentang menyerah, dan punya jiwa entrepreneurship
- Berkomitmen melakukan kemitraan minimal 5 tahun
- Berkomitmen meningkatkan provitas dan indeks pertanaman
Tahapan Program Brigade Pangan
Selain itu, program Brigade Pangan punya beberapa tahapan, ini dia ya!
- Petani mengajukan pembentukan Brigade Pangan ke BPP melalui penyuluh pertanian setempat
- Petani melakukan musyawarah untuk pembentukan Brigade Pangan
- Siapkan berkas persyaratan dan menyerahkan ke penyuluh dengan diketahui oleh Kepala Desa /Babinsa setempat
- Admin Simluhtan menginput Brigade Pangan
- BPP melaporkan Brigade Pangan yang sudah terdaftar ke Dinas Pertanian dan Perkebunan di Seksi Penyuluhan
- Kelompok tani ditetapkan oleh Kepala Dinas setempat
Brigade Pangan tidak hanya menjadi solusi untuk meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda. Dengan sinergi antara teknologi dan semangat inovasi, program ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
Program Brigade Pangan ini telah di terapkan di sejumlah daerah antara lain:
Kalimantan Tengah: Mengoptimalkan lahan rawa.
Bangka Tengah: Memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumatera Utara (Sumut): Dijadikan pusat ketahanan pangan nasional.
Jember & Landak: Memfokuskan pada mekanisasi dan regenerasi petani.
Program ini juga melibatkan TNI AD (Babinsa) untuk pengawalan dan pendampingan di lapangan guna memastikan kelancaran produksi.
Program Brigade Pangan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja pertanian usia tua dan memastikan kedaulatan pangan nasional di masa depan.
Demikian hal itu disampaikan Kadis Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir, Cicik Mawardi Athar, AP., M.Si saat berbincang-bincang di Kebun Edukasi Pemkab Rohil, Senin (20/01/2026) kemarin.
Ia menjelaskan lebih lanjut, tujuan program Brigade Pangan adalah dalam rangka mewujudkan program Brigade Pangan yang merupakan inisiatif strategis Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan petani milenial (usia 19-30 tahun) untuk mengelola lahan pertanian skala besar (hingga 200 ha) dengan teknologi modern, bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan wirausaha tani profesional dengan potensi penghasilan menjanjikan.
Selain itu Cicik Mawardi menjelaskan, bahwa program ini menyediakan dukungan penuh berupa Alsintan cangih, benih unggul, pendampingan, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pertanian Indonesia lebih modern,mandiri, dan berkelanjutan sekaligus meregenerasi petani.
“Penerapan program Brigade Pangan wujud nyata implementasi visi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan dan menggerakkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian yang produktif, modern, dan berkeadilan, ” ujarnya.
Kadis DKPP Rohil menerangkan, Program Brigade Pangan dibentuk di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan.
“Gerakan ini melibatkan petani muda, penyuluh pertanian, serta Babinsa dan unsur TNI AD yang bersama-sama mengelola lahan tidur menjadi produktif. Brigade Pangan bukan sekadar proyek peningkatan produksi, tetapi gerakan pemberdayaan yang memperkenalkan mekanisasi, teknologi digital pertanian, dan pola usaha tani berbasis pasar. Kehadiran petani muda menjadikan pertanian semakin dinamis dan menjanjikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi daerah, ” ujarnya.
Kadis DKPP Rohil juga menjelaskan lebih lanjut tentang proses pembentukan Brigade Pangan. Petani mengajukan pembentukan Brigade Pangan ke BPP melalui penyuluh pertanian setempat. Kemudian melakukan musyawarah untuk pembentukan Brigade Pangan, menyiapkan dan menyerahkan berkas persyaratan administrasi, diketahui kades dan Babinsa. Setelah itu Brigade Pangan mengusulkan Alsintan yang dibutuhkan ke Distan dan CSR untuk disampaikan ke Dikretorat teknis terkait Kementan, ” jelasnya.
Mantan Kapala Bapenda Rohil itu juga berharap kepada Brigadir Pangan yang merupakan ujung tombak dalam program Brigade Pangan untuk aktif membina para petani, kelompok tani dan Gapoktan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani khusus di wilayah rokan hilir.
“Brigadir Pangan ujung tombak dalam pelaksanaan program Brigade Pangan, mereka hendaknya aktif membina para petani, kelompok tani dan Gapoktan, ” Tandanya. (Sup/Ag)
