Ket: Para Rekanan Kontraktor Rohil
ROKAN HILIR- Spanduk bertuliskan “Jeritan Hati” Rekanan Kontraktor dan Konsultan Rokan Hilir tersebar di media sosial (medsos) menjadi perhatian para netizen. Spanduk tersebut merupakan bentuk aspirasi para rekanan kontraktor, mereka mendesak agar pemerintah kabupaten Rokan Hilir segera menyelesaikan pembayaran pekerjaan tahun 2025 yang telah rampung dilaksanakan mereka.
“Aksi kami ini murni tidak ada ditunggangi kepentingan politik dan segala macamnya.Mereka (Pemda Rohil red) harus tahu dampak dari tunda bayar ini dan kami berharap agar pemerintah peka terhadap tuntutan kami, makanya inisiatif kami untuk menebarkan beberapa spanduk tadi malam,” kata Rino salah satu perwakilan kontraktor di Bagansiapiapi, Kamis (23/04\2026).
Diungkapkan, Mengapa mereka melakukan aksi itu bertujuan untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan peduli akan nasib kontraktor. Mereka merasa kecewa upaya yang sudah dilakukan hingga kini belum juga membuahkan hasil.
“Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B kemarin itu tidak ada. Kami berharap pada saat RDP itu OPD terkait bisa turut diundang biar permasalahan tunda bayar bisa lebih jelas, tidak ada saling tuduh menuduh, dan saling lempar bola terkait permasalahan tunda bayar itu,” ujarnya.
Mereka (kontraktor) berharap kepada Pemda Rohil segera menyelesaikan hak-hak rekanan kontraitor.
” Harapan kami sebenarnya simple bagaimana tunda bayar itu dibayarkan di APBD Murni ini jangan sampai menunggu di APBD P baru dibayarkan karena kegiatan kita ini pada tahun 2025 itu sudah selesai semua apapun tugas dan tanggungjawab kita sudah kita penuhi,sekarang kami menuntut hak kami,” tegas Rino .
“Dengan langkah-langkah kami sebelumnya itu seolah-olah kami ini disepelekan. Terakhir RDP di DPRD dengan Komisi B outputnya dari rapat itu sebenarnya kemarin memberi waktu 7 hari kerja tapi sampai sekarang tidak nampak hasil dari kesepakatan dari RDP tersebut, sudah berapa hari kerja sekarang belum juga nampak hasilnya,” pungkasnya.
Ket: Plt. Kepala BPKAD Rohil,Sarman Syahroni ,ST.M.IP
Dikonfirmasi secara terpisah, Plt. Kepala BPKAD Rohil,Sarman Syahroni ,ST.M.IP menegaskan penyelesaian tunda bayar merupakan salah satu komitmen kepala daerah.
“Terkait dengan tunda bayar perlu kami jelaskan bahwa beberapa waktu lalu kami BPKAD sudah melaksanakan RDP dengan Komisi B DPRD Rohil bagaimana upaya percepatan pembayaran tunda bayar. ini komitmen pak bupati,pak wakil bupati dan pak sekda bagaimana tunda bayar ini secepatnya terselesaikan karena ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan pihak-pihak yang punya hak,” kata Plt. Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni ,ST.M.IP, Selasa (21/04/2026) kemarin.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk penyelesaian tunda bayar itu ada beberapa pola yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD.
“Dapat kami sampaikan bahwa untuk pembayaran tunda bayar itu ada polanya seperti dimasukkan anggarannya di APBD Murni di APBD Perubahan atau di Pergeseran Anggaran. Penyelesaian tunda bayar ini adalah merupakan kewajiban pemerintah daerah bagaiamana untuk segera dibayarkan. ” ujar Sarman.
Sarman Syahroni juga menjelaskan lebih lanjut, untuk mempercepat proses pemasukan anggaran tersebut didalam kegiatan di APBD dengan melakukan pergeseran dan perubahan peraturan bupati (Perbup) tentang penjabaran APBD 2026 dengan cara OPD terkait mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD untuk melakukan proses pergeseran sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah terus berupaya percepatan pembayaran tunda bayar tersebut karena itu adalah salah satu komitmen kepala daerah.
“Komitmen pak bupati,pak wakil bupati dan pak sekda bagaimana tunda bayar ini secepatnya terselesaikan karena ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan pihak-pihak yang punya hak, ” tandasnya. (Agung)
